Rote Ndao-ntttargetjurnalis.com-
“Ini masalah urgen dari tahun sebelumnya dan saat ini masalah pupuk sedang dalam proses hukum di Polda NTT. Polda NTT sementara melakukan pemeriksaan sehingga soal ini kita percayakan pada APH.
“Masalah pupuk yang dialami para petani di Kecamatan Loaholu pada umumnya perlu saya sampaikan adanya ketidakadilan di kabupaten Rote Ndao dan terkesan diskriminasi”. Demikian Jelas Paulus Henuk,SH.
Hal tersebut disampaikan Paulus Henuk,SH saat sesi penyampaian aspirasi pada masa Reses pertama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 yang mulai di gelar hari ini dan berlangsung selama enam hari. Untuk Reses pertama dilaksanakan hari ini Kamis (17/3/2022) di Dusun Oedai Desa Oelua Kecamatan Loaholu.
Mengawali kegiatan Reses, yang dimulai sekitar pukul 11.00.WITA. Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Paulus Henuk, SH, menjelaskan, Reses DPRD ini sudah menjadi perintah regulasi bagi setiap Anggota DPRD dari pusat hingga DPRD Kabupaten/ kota.
“Ini hal wajib Wakil-wakil rakyat kembali ke masyarakat untuk mendengar, menyerap langsung keluhan, kendala, dan hambatan yang dialamii dan dirasakan masyarakat ” Ujarnya.
Masih menurut anggota dewan yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao ini, setiap usulan dari masyarakat akan ditampung dan di usulkan dalam sidang Pokok pikiran (Pokir) DPRD dan itu sumbernya dari masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab selaku pihak Eksekutif. Selain itu aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Jelas Paulus Henuk.
Selanjutnya, pada sesi penyampaian aspirasi sejumlah masyarakat mengeluh dan mempertanyakan terkait kesulitan pupuk dan terjadinya serangan hama terhadap tanaman pada areal persawahan warga petani.
Soal Pupuk, Paulus Henuk menjelaskan,
Ini masalah urgen dari tahun sebelumnya dan saat ini masalah pupuk sedang dalam proses hukum di Polda NTT. Polda NTT sementara melakukan pemeriksaan sehingga soal ini kita percayakan pada APH.
Masalah pupuk yang dialami para petani di Kecamatan Loaholu pada umumnya perlu saya sampaikan adanya ketidakadilan di kabupaten Rote Ndao dan terkesan diskriminasi.
Contoh kasus, 31 Januari 2022 tidak ada 1 karungpun yang didustribusi bagi petani di Kecamatan Loaholu dan ini terkesan masyarakat Kecamatan Loaholu di anak tirikan.
Sesuai Laporan Realisasi Distribusi Pupuk di Rote Ndao, Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2022, Distributor Suara Mas Per 31 Januari 2022, Pengecer Talena Lain Kecamatan Loaholu, Januari dengan angka 0 (Nol), sementara Kecamatan Rote Barat dan Rote Barat Daya keadaan bulan Januari 2022 terserap kuota 17,85 ton dan 125 Ton, sementara Kecamatan Pemekaran Loaholu ada pada angka Nol. Ungkapnya.
“Adanya pihak tertentu yang bilang soal masalah pupuk yang kita permasalahkan itu Hoax. siapapun dia yang mengatakan bahwa soal pupuk itu hoax maka perlu saya katakan itu sebuah Pembohongan ” Ujar Sang Aspirator Rakyat tegas.
Selain itu soal hama yang mengancam padi petani, Paulus mengatakan akan berkoordinasi dengan PPL serta Dinas terkait.
Marthen Lesik Warga desa Hundihuk kepada Media disela acara Reses, Ia mengakui pada areal sawahnya ditanam tanpa pupuk tetapi saat ini sedang panen.
“Sawah saya beberapa hektar sekarang lagi panen. Sawah ini kita tanam tanpa pupuk karena memang kita susah, tidak ada pupuk ” Ujar Ma’E Lesik. Hal semirip disampaikan Ibu, Amelia Ly, warga Dusun Oedai, Desa Oelua, yang mempertanyakan terkait teknis untuk budidaya rumput laut dan penentuan jenis bibit unggul yang dipakai untuk petani rumput laut akan dikordinasi dengan Dinas teknis. Jawabnya.
Dalam hal Infrastruktur, sebagai bentuk tanggungjawab aspirasi masyarakat dari kami DPRD asal Dapil Rote Ndao I (Satu), Paulus mengatakan, untuk tahun anggaran 2022 ini ada 2 kegiatan pembangunan sarana prasarana jalan yakni proyek Ngefak-Oenitas sepanjang 5 Km dan pembangunan ruas jalan Oelua – Boni sepanjang 3 Kilo meter yang menyerap anggaran lebih kurang Rp. 21 Miliar.
Karenanya, Lanjut Paulus Henuk meminta agar dua proyek fisik tersebut diawasi langsung oleh masyarakat selaku penerima manfaat.
“Jika pihak kontraktor ditemukan mengerjakan tidak sesuai spesifikasi segera beritahukan dan akan kita tindaklanjuti. Kita harapkan hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat sesuai harapan, minimal 5 – 10 tahun hasilnya dirasakan bukan 1 – 2 tahun sudah rusak ” ujarnya tegas.
Kegiatan Reses Anggota DPRD asal Partai Perindo ini dihadiri masyarakat , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Maneleo, Pemuda dan tokoh perempuan dari Desa Oelua dan desa tetangga.
Selain itu hadir pula Ketua DPD Partai Perindo Kab. Rote Ndao Arkhimes Molle,SH,MA, Sekretaris Nikodemus Nullek dan sejumlah kader partai pada tingkat Desa sampai Kabupaten serta sejumlah Staf pendamping Reses dari Sekretariat DPRD. (Team/TJ)
